Jakarta – Pertumbuhan rumah tangga dan urbanisasi — urbanisasi yang terus berlangsung (urbanisasi sekitar 59% populasi) mempercepat permintaan hunian di kota besar dan pusat ekonomi. Konsentrasi populasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar menimbulkan tekanan tinggi di pasar lokal.
Keterjangkauan (affordability) — rasio KPR terhadap PDB di Indonesia relatif rendah (mortgage penetration sekitar 3–4% dari PDB), menunjukkan akses pembiayaan rumah masih terbatas dibanding negara tetangga. Rendahnya akses KPR menekan kemampuan rumah tangga membeli rumah layak.
Biaya konstruksi & harga tanah — kenaikan harga material/energi dan mahalnya harga tanah perkotaan mengerek harga jual rumah, sehingga segmen MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) semakin terdesak. Sementara rumah subsidi kerap terkendala harga tanah dan PSU (prasarana, sarana, utilitas).
Kebijakan & regulasi tata ruang — rumitnya perizinan dan ketidaksesuaian tata ruang menghambat percepatan pembangunan perumahan massal, khususnya di daerah padat. Proses perizinan yang panjang menambah biaya dan waktu.
Infrastruktur & layanan dasar — ketersediaan air, sanitasi, transportasi publik, dan listrik menjadi faktor lokasi; tanpa infrastruktur memadai, kawasan baru sulit dikembangkan secara layak.[*]